Dodi Johan Jadi Ketua Apdesi "Membangun Indonesia Dari Desa"

Dodi Johan kepala Desa Mandiaur Kecamatan Muara Kelingi Dilantik menjadi Ketua Apdesi Kabupaten Musi Rawas, Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI periode 2021/2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (27/11/21).

Menjadi sejarah baru APDESI yang di lantik di gedung MPR RI/DPR RI sejak mulai berdiri APDESI dari tahun 2005 semoga APDESI kedepan lebih kompak dan solid lagi didalam menyatukan pandangan serta menyampaikan aspirasi kepada desa se-Indonesia untuk mendapatkan hak serta kewajibanya dan membangun desa untuk semakin lebih baik lagi membangun Indonesia dari desa.

Dodi Johan menyampaikan suatu jabatan hanyanlah amanah sementara patut kita syukuri amanah yang di berikan harus kita jaga jadikan setiap kita perbuta menjadikan selalu beguna dan bermanfaat bagi dirinya dan orang laen, jika tidak kita siapa lagi dan jika bukan sekarang kapan lagi, kita harus memperbaiki sistem pembangunan demi kemajuan bangsa indonesi demi NKRI terang Dodi Johan.

Kita tentu tidak menginginkan pengembangan potensi desa menjadi pintu masuk atas lunturnya kearifan lokal, tergerusnya semangat kegotong-royongan, dan terkikisnya wawasan kebangsaan, karakter dan jati diri ke-Indonesiaan kita selaras dengan itu upaya pengembangan potensi dan sumber-sumber daya desa harus di iringi dengan pembangunan wawasan kebangsaan,” kata ma'ruf.

Sementara itu Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono, mengatakan desa akan menjadi kawasan terbuka bagi masuknya berbagai pengaruh dunia luar termasuk di dalamnya globalisasi dan kemajuan teknologi. Untuk itu, nilai-nilai kearifan lokal harus tetap dijaga dan dilindungi agar tidak tergeser dan tersisihkan oleh laju roda zaman.

Pelantikan dengan bertema “Membangun Indonesia dari Desa” dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; Ketua Umum Apdesi 2021 – 2026, H. Surta Wijaya; dan ratusan peserta Rakernas.

Ma’ruf Cahyono menjelaskan MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, etika moral, dan alat pemersatu bangsa, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus kebangsaan yang harus kita junjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dan kemajemukan bangsa.

“Begitu pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, setidaknya membuat desa memiliki dua fungsi strategis. Pertama, dari aspek ekonomis, desa memegang peranan penting terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Kedua, dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan,” paparnya.

Menurut Ma’ruf, dalam perjalanannya penggunaan dan pengelolaannya masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini atau partisipasi masyarakat. menyebabkan banyak terjadi penyimpangan karena kurangnya pengawasan dari masyarakat sehingga penggunaan dan pengelolaannya kurang tepat sasaran.

“Oleh karena itu penting bagi aparatur desa untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang penggunaan dan pengelolaannya. Termasuk juga warganya bahwa mereka punya hak untuk terlibat dalam pelaksanaannya agar menjadi suatu keberhasilan desa yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional,” katanya.

Ia menambahkan kini program pengembangan potensi desa mengarah pada mewujudkan desa wisata agro, desa industri, dan desa digital. “Ke depan, saya optimis desa tumbuh menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Tinggal desa, rejeki kota, bisnisnya mendunia. Ini akan menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada,” tutupnya.(hz)