Undang Undang Lambang Negara Kades Harus Tau

Terpantau oleh media ada beberapa tempat khususnya di pemerintahan Kantor Desa masih banyak belum mengacu mensosialisasikan undang undang yang berlaku tentang Lambang Negara (30/10/23).

Telah di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Pasal 51

Lambang Negara wajib digunakan: 

a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; 

b. luar gedung atau kantor; 

c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; 

d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; 

e. uang logam dan uang kertas; atau 

f. materai.

Pasal 55

(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan: 

a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan 

b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

(2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Pasal 56

(1) Ukuran Lambang Negara disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dari bahan yang kuat.--( bunyi pasal 46 yang di maksud ;

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda).

Larangan Pasal 57

Setiap orang dilarang: 

a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; 

b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; 

c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan 

d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 68- Pidana.

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 - Pidana.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: 

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau 

c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini

Berdasarkan Peraturan UU tersebut di simpulkan, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa: yang di pakai atau di pasang lambang negara (garuda) untuk instansi di kantor berupa gambar dan poto, namun pakta  kebanyakan itu yang terjadi. Selanjutnya di perjelaskan ukuran Lambang Negara yang di pakai harus di sesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempatnya.  Bahan yang terpakai harus di buat dari bahan yang kuat. Dan di larang menggunakan lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk warna dan perbandingan ukuran. 

Apabila tidak melakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Undang – undang berarti telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan jika itu telah terjadi maka sesuai perbuatan pelanggaran akan di kenakan sanksi berupa teguran denda dan hukuman pidana sesuai dengan Undang- undang yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan perturan undang-undang yang di maksud  maka kami dari media mengajak semuanya bersama sama mensosialisasikan bagai mana tata cara dan tata letak penempatan Bendera Negara dan Lambang Negara berserta penyesuaian dalam ukuran yang tepat berdasarkan Undang- undang yang berlaku demi menjunjung tinggi NKRI.

Di zaman sekarang ternyata masih ada beberapa  tempat khusunya di Kantor Pemerintah Desa masih banyak belum mengacu mensosialisasikan dan belum memahami undang undang yang berlaku tentang Lambang Negara dalam hal ini kades harus tau.

Pasalnya pemakaian yang terpasang di dinding masih banyak berukuran kecil dan belum sesuai dengan ukuran luwas ruwangan. sedangan jika di bandingan dengan poto gambar kepala daerah yang terpasang dengan ukuran yang lumayan besar bila di banding dengan ukuran lambang negara (garuda).

Hal ini perlu kesadaran kita semua khususnya Kepala Desa  apa lagi di pemerintahan desa  menimbang dan mengingat uang yang di terima di kelolah pertahun pihak Desa bisa mencapai puluhan juta rupiah ratusan juta rupiah bahkan milyaran juta rupiah dalam pertahun. 

Perlu kita saling mengingatkan agar kita selalu menjunjung tinggi kehormatan harokat dan martabat lambang negara kita yaitu Burung Garuda yang senantiasa kita banggakan jangan pernah kita menilai rendah lambang negara kita sama halnya seperti selembar secarik kertas atau  sehelai kertas,  apa lagi tempat dinas pemerintahan.

Semoga Bermanfaat - Pers Media Kemuningpost 

Kami dari Pers-media dan lembaga siap membantu mensosialisasikan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Barang pengadaan publikasi figura patung burung garuda lambang negara indonesia yang akan kami berikan kepada saudara jika anda berkenan adalah dengan ukuran sebagai berikut: 

Lebar kesamping 60cm 

Panjang/tinggi 60cm.

Ukuran tersebut sangat sesuai dan pantas untuk ditempatkan di ruang kantor karena berukuran yang lumayan besar kemudian bahan terbuat dari serbuk/fiber asli, di lengakapi dengan gantungan kawat belakang untuk pemasangan di dinding, sedangkan warna figura patung garuda berwarna seperti kuning mas.  

Terkadang seolah kita merendahkan kehormatan lambang Negara di karenakan tidak di sesuaikan pemasangan di suatu ruangan kebanyakan hanya dengan ukuran kecil apa lagi kadang terbuat dari kertas di anggap sudah sesuai dan pantas, namun mengingat dengan peraturan UU ini di analisis dan di ana lisa ternyata kebanyak yang di realisasikan oleh tempat kantor masih kurang tepat.

"Jika bukan sekarang kapan lagi - Jika bukan kita siapa lagi"  

Setok Kami Terbatas Buruan.... .

Tim Redaksi Kemuningpost. Red.

082374450446.